Indikasi Korupsi Proyek Kemensos Libatkan Banyak Petinggi RI

indonesiasatu, 10 Feb 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

JAKARTA - Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) menilai bahwa indikasi kasus korupsi pada proyek Verifikasi dan Validasi Data Penerima Program Perlindungan Sosial di lingkup Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) Tahun 2015 lalu turut melibatkan banyak petinggi di negeri ini.

Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) FKMS Sutikno melalui tulisan yang disampaikan pihaknya kepada Indonesiasatu.co.id usai mempertanyakan tindak lanjut dan proses hukum kasus tersebut di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

"Dugaan kasus korupsi ini sebenarnya sangat terang benderang, hanya di butuhkan nyali yang besar karena melibatkan banyak orang-orang besar", ungkap Sutikno dalam tulisannya, Minggu (10/02/2019).

Ditambahkannya, program verifikasi dan validasi tersebut tersebar di 34 Provinsi dan 512 Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia, yang mana dalam pengerjaannya membutuhkan waktu, biaya dan tenaga untuk mengumpulkan bukti-bukti berupa standar gaji, biaya sewa rumah serta harga-harga item lainnya dengan Pedoman standar biaya yang diterbitkan Inkindo sebagai patokan.

"Temuan dugaan korupsi tersebut berdasar investigasi kami dan ada dugaan selisih penghitungan harga dari tiga paket proyek verifikasi dan validasi data kemiskinan tahun 2015 di Kemensos tersebut. Nilai kelebihan harga itu ialah sekitar kurang lebih Rp. 50 Milyar atau tepatnya Rp. 50.726.936.518," tambahnya.

Dikatakannya pula, ada dugaan persekongkolan dalam lelang dan permainan harga di proyek itu yang melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Dalam beberapa investigasi, ditemukan beberapa nama yang mengakui ikut menikmati uang hasil korupsi tersebut. Sejumlah nama yang dimaksud telah disampaikan pula ke KPK ketika Sutikno bertandang ke kantor Lembaga Anti Rasuah tersebut guna melaporkan hasil investigasi dan mendiskusikan temuan dugaan korupsi tersebut.

Semua perihal tersebut sebagai langkah dan bentuk tindak lanjut pihak FKMS paska melaporkan mantan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa (KIP, red) ke KPK pada Kamis 21 Juni 2018 lalu.

Laporan tersebut dilayangkan terkait dugaan korupsi Program Verifikasi dan Validasi Kementerian Sosial tahun 2015. KPK juga diminta untuk menelusuri sejumlah program penanggulangan kemiskinan di Kemensos RI. 

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tanggal 03 November 2014, Pemerintah telah menetapkan program-program perlindungan sosial. Program itu meliputi Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.

Dalam kebijakan tersebut, diantaranya adalah verifikasi dan validasi data penerima program perlindungan sosial. Anggaran pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima Program Perlindungan Sosial tersebut sebesar Rp. 395.827.799.485,- yang bersumber dari APBN-P Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut.

Paket 1, Rp. 137.674.519.000,- untuk 11 Provinsi, yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Paket 2, Rp.129.400.000.000,- untuk 13 Provinsi, yaitu Bengkulu, Lampung, Bangka Balitung, Kalimantan Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Paket 3, Rp.128.753.280.485,- untuk 10 Provinsi, yaitu Bali, NTT, NTB, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur.

Nilai kontrak dan pemenang masing-masing paket adalah Pemenang paket 1 dengan nilai kontrak Rp. 131.594.913.400,- ialah PT. Resultant, pemenang paket 2 adalah PT. Multidecon Internal dengan nilai kontrak Rp. 119.274.121.250,- dan pemenang paket 3 ialah PT. Sucofindo dengan nilai kontrak Rp. 126.833.184.000,- dengan total nilai kontrak pada ketiga paket tersebut sebesar Rp. 377.702.218.650,-. 

Atas laporan dugaan korupsi tersebut, Juru Bicara KPK Febry Diansyah mengatakan, KPK mempersilahkan semua pihak melaporkan kasus dugaan korupsi tapi pada saat itu Febry mengingatkan, KPK akan mengkaji dan menelaah laporan tersebut terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menindaklanjutinya.

"Hal yang sama berlaku untuk semua laporan yang masuk, tanpa terkecuali," ujar Febri singkat. Ia juga belum dapat memastikan akan memanggil atau meminta keterangan pihak-pihak terkait.

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu