Problematika UKT Universitas Halu Oleo dan Solusinya

INDONESIASATU.CO.ID:

PENDIDIKAN - Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap semester. UKT yang diberlakukan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia adalah kebijakan yang ditujukan untuk lebih membantu dan meringankan biaya pendidikan mahasiswa.

Penerapan UKT sendiri merupakan konsekuensi logis dari pemberlakuan UU NO. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang kemudian dijabarkan melalui Permenristekdikti No. 39 Tahun 2017 tentang BKT dan UKT di Perguruan Tinggi Negeri wilayah Kementrian Ristekdikti.

Dengan diterapkannya UKT maka secara otomatis tidak ada lagi jenis pembayaran apapun selama mahasiswa menjalani proses perkuliahan di PTN. Namun yang terjadi di Universitas Halu Oleo (UHO) yang notabenenya merupakan salah satu Universitas Negeri terbesar di wilayah Timur, kebijakan UKT tidak tepat sasaran. Apa yang seharusnya (Das sein) menjadi tujuan diterapkannya UKT tidak sesuai dengan kenyataannya (Das sollen) yang terjadi pada mahasiswa.

Idealnya UKT merupakan upaya untuk meringankan biaya pendidikan mahasiswa, namun realitasnya UKT justru memberatkan dan menjadi beban bagi mahasiswa yang standar ekonominya menengah kebawah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kalangan mahasiswa maupun orang tua mahasiswa yang mengeluh tidak sanggup membayar UKT karena tidak sesuai dengan ekonomi yang dimilikinya.

Tak heran jika reaksi penolakan UKT setiap tahunnya sudah menjadi konvensi bagi kalangan 'Aktivis Kampus' dengan jalan berdemonstrasi, pasalnya banyak pihak yang dirugikan dan merasa terbebani akibat penetapan nominal UKT. Namun ada yang aneh dengan reaksi penolakan tersebut, setiap tahunnya demonstrasi dilakukan, akan tetapi tidak bisa merubah kebijakan dari Universitas Halu Oleo.

Sehingga, pada tulisan saya kali ini akan menelisik lebih jauh terkait penyebab lahirnya Problematika ini, dengan melakukan pendekatan Empiris dan Normatif, serta pada karya ini juga akan mencoba untuk menjabarkan solusi ilmiah atas problem rutin tahunan Ini.

Pertama, penolakan UKT merupakan  bentuk protes kepada Birokrasi Kampus karena penetapan nominal UKT tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dari Calon Mahasiswa Baru (CAMABA), hal tersebut sesuai dengan data dan fakta yang saya himpun di Fakultas Hukum UHO, bahwa pada mahasiswa angkatan 2016 dan 2017 nominal UKT anak petani sama dengan nominal UKT anak pegawai, serta yang parahnya ada beberapa mahasiswa angkatan 2018 yang UKT nya melampaui standarisasi pengelompokan yang sudah ditentukan oleh MENTERI RISTEKDIKTI melalui ketetapannya Nomor 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di lingkungan KEMENRISTEKDIKTI tahun angkatan 2018.

Dimana pada ketetapan tersebut, kemampuan ekonomi mahasiswa diklasifikasi menjadi delapan kelompok, untuk jurusan Ilmu Hukum sendiri dimulai dari kelompok Satu senilai Rp. 450.000 hingga kelompok delapan senilai Rp. 2.500.000, namun kenyataannya saya mendapati mahasiswa yang nominal UKT nya Rp. 3.000.000 hingga Rp. 3.500.000, artinya bahwa penetapan UKT ini sudah tidak sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh KEMENRISTEKDIKTI.

Kedua, reaksi demonstrasi penolakan nominal UKT yang diterapkan oleh kalangan 'Aktivis Kampus'  tak kunjung membuahkan hasil untuk merubah kebijakan Universitas. Sehingga secara singkat saya simpulkan bahwa cara tersebut merupakan cara klasik yang sudah tidak relevan untuk ditempuh di era milenial ini sebagai upaya untuk memperoleh keadilan.

Oleh karena itu, cara yang harus kita lakukan adalah menyasar pada prosesnya dengan cara membenahi prosedurnya, karena aksi demonstrasi yang dilakukan merupakan upaya untuk menyasar pada hasil ketetapan bukan pada proses menetapkannya, sehingga terbilang sangat sulit untuk merubah suatu kebijakan.

Maka dari itu, konklusi yang dapat saya tarik dari uraian diatas yang kemudian saya kemas sebagai 'Misi' untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa, sekaligus sebagai solusi yang saya tawarkan sehingga minimal tidak dapat menjadi pertimbangan pihak birokrasi untuk menetapkan nominal UKT CAMABA tahun 2019 agar lebih objektif.

Adapun solusinya sebagai berikut:
Pertama, melalui tulisan ini mari kita sama-sama menghimbau kepada Calon Mahasiswa Baru agar teliti dan objektif dalam mengisi nominal penghasilan orang tua dan kondisi ekonominya, karena indikator utama penetapan UKT adalah kondisi ekonomi dan penghasilan dari orang tua CAMABA itu sendiri.

Kedua, pihak Universitas juga harus teliti dan objektif dalam menetapkan nominal UKT yang didasarkan pada ekonomi dan penghasilan Orang tua CAMABA, kemudian ditetapkan sesuai dengan klasifikasi ekonomi yang ditentukan oleh KEMENRISTEKDIKTI.

Ketiga, pihak Universitas juga harus memberikan rentan waktu setelah penetapan nominal UKT, bagi CAMABA untuk menyampaikan komplain bilamana nominal UKT yang telah ditetapkan oleh pihak Universitas tidak sesuai dengan penghasilan/ekonomi mahasiwa maupun orang tua dari mahasiswa tersebut.

Keempat, bila berdasarkan hasil komplain ternyata betul tidak sesuai, maka pihak Universitas harus melakukan survey lapangan terhadap kondisi ekonomi orang tua CAMABA yang menyampaikan keluhan tersebut. Bila data yang digunakan untuk komplain ternyata sesuai dengan fakta dilapangan maka pihak Universitas wajib untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonominya.

Jika kemudian data yang digunakan untuk meng-komplain tidak sesuai dengan fakta dilapangan serta keadaan ekonominya, maka mahasiswa tersebut berhak mendapatkan sanksi dari pihak Universitas karena telah merekayasa data yang digunakan sebagai bahan komplain, sehingga mahasiswa baru tidak sembarangan untuk menyampaikan komplain.

Kelima, setiap lembaga legislatif kemahasiswaan harus mengadakan 'Kelas UKT' kepada mahasiswa dilingkup fakultas dari setiap lembaga legislatif tersebut. Kelas UKT ini bertujuan untuk menjelaskan kepada mahasiswa terkait apa saja yg menjadi indikator penetepan nominal UKT, bagaimana prosedur penetapan UKT, dan dipergunakan untuk apa saja UKT dari mahasiswa tersebut.

Sehingga ketika kelima hal tersebut dilaksanakan dengan rutin dan berkala, maka tidak ada lagi mahasiswa serta pihak Universitas yang merasa dirugikan haknya. Terkecuali ada yang disembunyikan dibalik penetapan UKT tersebut baru kemudian kelima langkah tersebut bisa jadi tidak diterima oleh pihak Universitas.

Oleh karena itu, saya menitip pesan kepada pihak Universitas yang membaca tulisan ini agar kiranya dipertimbangkan saran ini karena sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia lainnya, jangan kemudian kita merenggut masa depan dan impian anak bangsa yang memiliki niatan untuk merubah nasib dirinya, keluarganya, lingkungannya maupun bangsanya sendiri hanya karena kelalaian kita menjalankan dalam tugas.

Upaya ini saya lakukan semata-mata untuk membasmi ketidak adilan dari hulunya bukan dari hilirnya, serta untuk mewujudkan UHO sebagai Kampus Riset yang Berintegritas.

Penulis: Lukman El Syarifuddin (Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo)

  • Whatsapp

Index Berita