Upaya Pembungkaman Demokrasi Kembali Terjadi di Buteng, Satu Wartawan Dapat Undangan Polisi

arisapriadi, 30 Mar 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:
MUNA - Miris, saat ini upaya pembungkaman demokrasi kembali terjadi di Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). 
 
Salah satu wartawan media daring Indonesiasatu.co.id, La Anto (36) menerima surat undangan permintaan keterangan dari Polres Baubau dengan Nomor: B/23/III/2020/Reskrim yang tertanggal 27 Maret 2020.
 
Saat dikonfirmasi, ia mengaku heran paska membaca isi surat undangan permintaan keterangan dari Polres Baubau yang baru diterimanya pada Minggu malam (29/3/2020).
 
Dalam surat undangan tersebut, pada rujukan poin (c) tercantum laporan pengaduan atas nama Akhmad Sabir, SH pada tanggal 30 Desember 2019 lalu tentang penghinaan/pencemaran nama baik dan atau menyebarkan berita bohong.
 
"Saya rasa aneh dengan bunyi surat undangannya, disitu tertulis bahwa saya dilaporkan oleh Akhmad Sabir, SH tentang penghinaan/pencemaran nama baik dan atau menyebarkan berita bohong. Saya sendiri bertanya-tanya terkait apa saya cemarkan nama baiknya, sementara faktanya saya belum pernah bermasalah atau berurusan dengan Akhmad Sabir ini," ungkapnya.
 
Disebutkannya, bila laporan dari Akhmad Sabir berkaitan dengan pada saat ia dipanggil oleh Kanit Reskrim Polsek Gu pada bulan Desember 2019 lalu, maka hal tersebut hanyalah persoalan share link berita dari salah satu media di Sultra yang berjudul 'Siap-Siap Bupati Buteng Bakal Diperiksa Polisi Terkait Ijazah Palsu'.
 
"Kalau misalkan saya dikirimkan surat undangan permintaan keterangan ini ada hubungannya dengan saya pernah membagi link berita bulan Desember 2019, maka ini lucu, masa penulis berita saja tidak diundang untuk diperiksa, loh kenapa hanya saya yang diundang, seharusnya penulis berita itu yang duluan dimintai keterangan," sebutnya.
 
Anto berharap, terkait persoalan tersebut pihak Kepolisian terus berlaku adil, profesional dan terpercaya, karena mata publik selalu memantau kinerja Kepolisian.
 
"Ada apa dengan hukum di Negeri hari ini, saya merasa aneh saja, karena kenapa ketika seorang pejabat yang melaporkan rakyatnya lalu dengan mudah sekali kita sebagai rakyat kecil dikriminalisasj," ujarnya.
 
"Saya sebagai wartawan kadang memang perlu share berita media lain untuk dapat jawaban tentang kebenaran berita tersebut. Lagi pula, apa pun yang berkaitan dengan pemberitaan di media daring itu menjadi sengketa Pers melalui Dewan Pers lebih dulu, sebelum ke ranah pidana," tambahnya mengakhiri. (***)
PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu